DISDIKBUD NATUNA — Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggelar Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di Hotel Planet, Jumat (13/2/2026) malam. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kepulauan Riau.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala BPMP Provinsi Kepri, Warsita, dan dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dari tujuh kabupaten/kota se-Kepri, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), serta Kasi PAUD Kabupaten Natuna.
Dalam sambutannya, Warsita menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Berbagai capaian dan persoalan pendidikan, menurutnya, perlu dievaluasi secara komprehensif agar menghasilkan perbaikan yang terukur.
“BPMP merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah. Setiap persoalan yang ada harus dicarikan solusi bersama agar mutu pendidikan terus meningkat,” ujarnya.
Berdasarkan data Standar Nasional Pendidikan (SNP), capaian mutu pendidikan di Kepri saat ini tercatat PAUD 57,42 persen, SD 65,14 persen, SMP 64,27 persen, dan SMA 60,02 persen. Angka tersebut menunjukkan masih perlunya upaya kolaboratif untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh jenjang.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti masih tingginya angka anak tidak sekolah, progres revitalisasi satuan pendidikan yang belum optimal, hingga lemahnya perencanaan jangka menengah di tingkat sekolah.
“Sekolah tidak boleh berjalan tanpa perencanaan. Harus ada data tahunan dan proyeksi hingga lima tahun ke depan agar sistem berjalan terarah dan berkelanjutan,” tegasnya.
Warsita menambahkan bahwa penguatan literasi, numerasi, serta pemanfaatan teknologi menjadi pekerjaan rumah bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kepri.
“Kita masih memiliki PR untuk mendorong peningkatan literasi, numerasi, dan penguasaan teknologi di Kepri. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Hendri Arulan dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Pendidikan tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan semata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dunia industri, dan orang tua,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Pendidikan merupakan salah satu fokus pemerintah. Kami menganggarkan cukup dari APBD untuk mendukung kebutuhan pendidikan,”tambahnya.
Rapat konsolidasi ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di Kepulauan Riau, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
(DISDIKBUD/HF)
