DISDIKBUD NATUNA – Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran penyelenggara negara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menggelar acara monitoring pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Acara tersebut berlangsung pada hari Rabu, 10 Januari 2024, pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Acara yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Indra Joni, S.Sos., Sekretaris Dinas, Said Muhammad Fadlly, S.STP., serta para Kabid, Kasubbag, dan Kasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pelaporan LHKPN bagi Pejabat Eselon di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjalan dengan baik.
Proses monitoring dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Natuna yang diwakili oleh Nurparta Suprihatin, S.STP., dan Syamsul Anwar, ST. Mereka memiliki tugas untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan para pejabat terhadap ketentuan pelaporan LHKPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Indra Joni, S.Sos., menyampaikan pentingnya LHKPN sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak korupsi. “Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menjadi wujud komitmen kita dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sekretaris Dinas, Said Muhammad Fadlly, S.STP., menambahkan, “Monitoring ini bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi pelanggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.”
Pihak Inspektorat Kabupaten Natuna juga memberikan apresiasi atas komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan monitoring LHKPN. “Kita berharap, melalui proses ini, integritas dan kejujuran para penyelenggara negara dapat terjaga dengan baik,” kata Nurparta Suprihatin, S.STP.
Monitoring pelaksanaan pelaporan LHKPN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menjadi langkah konkret dalam mewujudkan good governance dan menjaga integritas aparatur negara. Acara ini diharapkan menjadi inspirasi bagi unit-unit kerja lain dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (DISDIKBUD_S&I)
